
LINTAS-JATENG.COM– DPRD Jawa Tengah meminta agar penanganan kemiskinan tidak hanya berkutat pada persoalan pengumpulan data atau pendataan, tetapi harus disertai dengan langkah konkrit yang mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.
Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko mengatakan, meskipun akurasi data kemiskinan penting untuk menyusun kebijakan yang tepat, namun masalah utamanya adalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan akses kesehatan yang belum terpenuhi secara optimal.
“Kita tidak bisa hanya berfokus pada pengumpulan data yang berlarut-larut. Masalah utama di lapangan adalah bagaimana kebijakan tersebut bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegas Heri.
Menurutnya, banyak keluarga miskin di Jateng yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari meskipun pemerintah telah banyak melakukan pendataan dan merancang berbagai program.
Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar Pemprov Jawa Tengah lebih fokus pada implementasi program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan efektif.
Pihaknya juga menyarankan agar pemerintah memperkuat kolaborasi dengan pihak swasta, lembaga sosial, dan masyarakat untuk mempercepat proses pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.
“Pemberdayaan melalui program pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan dukungan infrastruktur yang tepat sangat penting untuk membantu mereka keluar dari jerat kemiskinan,” ungkap Politisi Partai Gerindra tersebut.
Heri pun meminta agar program-program seperti pemberian bantuan sosial dan pelatihan keterampilan yang mengedepankan potensi lokal masing-masing daerah tetap dilanjutkan.
“Di sisi lain akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin juga harus diperkuat serta memfasilitasi mereka agar dapat mengakses layanan keuangan yang lebih mudah,” beber dia.
Lebih lanjut, pihaknya juga menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program-program pengentasan kemiskinan.
“Masyarakat yang paling tahu kondisi dan kebutuhan mereka, sehingga mereka harus dilibatkan dalam setiap tahap program. Ini penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar tepat guna dan memberikan dampak langsung,” tandas Heri.
Diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 3,4 juta warga Jateng masih tergolong miskin per September 2024. Jumlah penduduk miskin ini menurun sebanyak 307,99 ribu orang.
Adapun secara persentase, penduduk miskin di Jateng berkurang menjadi 9,58 persen atau ada penurunan 0,89 persen poin dibanding Maret 2024 yang mencapai 10,47 persen. (ida)
